01November2014

Choice You'r Language

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Advetorial Dinas Pekerjaan Umum Tulang Bawang 2014

 
 

Pelantikan Wakil Bupati Mesuji Kembali Di Undur

Pelantikan Wakil Bupati Mesuji Kembali Di Undur

Erwin - lampungtoday.com
Mesuji :  Pelantikan Wakl Bupati Mesuji terpilih Ismail Ishak kembali molor dan tidak jelas kapan akan dilantik. Sebelumnya dijadwalkan bahwa pelantikan orang nomor dua di Say Bumi Serasan Segawe tersebut digelar tanggal 30 Oktober 2014, namun kenyataannya pelantikan tersebut kembali di undur menjadi 3 November..

Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrullah mengatakan hingga saat ini pihaknya belum bias melantik Ismail Ishak sebagai Wakil Bupati Mesuji. Ia menambahkan pihaknya siap untuk menggelar pelantikan dan memfasilitasi agar ia segera dilantik.

Fuad menambahkan pengunduran jadwal pelantikan Ismail, disebabkan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, tidak dapat diwakili oleh siapapun. Dan berdasarkan infromasi orang nomor satu di Lampung itu sedang ada pertemuan dengan kementerian Pekerjaan Umum untuk proses Jalan Tol Lampung di Jakarta.

"Pada prinsipnya DPRD hanya memfasilitasi pelantikan dan paripurna, adapun penjadwalan kami tidak punya kewenangan untuk itu, kapanpun akan dilantik kami siap, hanya saja saat ini menunggu keputusan Gubernur dimana Gubernur langsung yang akan melantik Ismail Ishak sebagai wakil bupati Mesuji, dengan masa jabatan 2012 - 2017, sebetulnya pelantikan Ismail Ishak lebik cepat lebih baik, agar perjalanan roda pemerintahan Mesuji dapat Maksimal,  "ujar Fuad ketua DPRD Mesuji itu.

Terpisah, Bupati Mesuji, Khamami SH, mengatakan, "pelantikan wakil bupati Mesuji Ismail Ishak yang telah dijadwalkan pada Senin 3 November mendatang terpaksa ditunda kembali, lantaran Gubernur Lampung tidak dapat menghadiri acara pelantikan dengan alasan pada hari itu Gubernur akan melakukan penandatangganan MoU jalan tol yang akan dibangun di Lampung, hingga saat ini jadwal pelantikan belum dapat kita pastikan dan ini masih menunggu informasi kapan Gubernur Lampung dapat melantik Wakil Bupati Mesuji. Tetapi yang jelas, Pemerintah Kabupaten Mesuji siap mengelar pelantikan Ismail Ishak, "jelas Khamami, bupati Mesuji itu.

  • Written by Arek Adhitiya
  • Hits: 34

Pembangunan Hotel Horison Langgar GSS

Pembangunan Hotel Horison Langgar GSS

Rizki – lampungtoday.com

Bandarlampung : Komisi III Kota Bandarlampung menilai pembangunan Hotel Horison di jalan Kartini telah mengakibatkan pendangkalan sungai dan disinyalir telah melanggar Garis Sempada Sungai (GSS). "Komisi III melihat telah terjadi pendangkalan sungai dan adanya pelanggaran GSS,"kata Anggota komisi III Yuhadi,Kamis (30/10).

Dikatakan dia,sebelum mengadakan rapat dengar pendpat dengan mengundang pemilik hotel,pihaknya terlebih dahulu akan meninjau langsung lokasi tersebut dan melakukan pengukuran terkait dengan pendangkalan sungai dan GSS tersebut. "Secepatnya kita akan sidak dulu dan langsung kita ukur sampai sejauh mana pendangkalan dan kerusakan yang diakibatkan oleh pemilik hotek horison,"ungkapnya.

Politisi Golkar ini mengatakan,selain pendangkalan sungai dan pelanggaran GSS,Hotel Horisonpun telah menghancurkan aset pemerintah kota berupa penghancuran trotoar dan tindakan tersebut di duga belum mendapatkan izin dari pemkot tentang penghapusan aset daerah. "Trotoar itu sudah dihancurkan, pertanyaannya sudah ada izin penghapusan aset belum dari satker terkait,"ungkapnya.

Yuhadi menambahkan persoalan pembuangan air limbah dari hotel horison pun akan mereka pertanyakan,pasalnya jika limbah tersebut di buang ke sungai maka di khawatirkan akan terjadi pencemaran selain itu ketersediaan sungai di bandarlampung tidak memadai."Pembuangan air limbahnya kemana,ini yang harus di perhatikan jangan sampai dengan adanya hotel itu lingkungan menjadi rusak,"tandasnya. Selain pemilik hotel.sambung yuhadi,pihaknya akan memanggil juga BPPLH kota bandarlampung,dengan alasan satker tersebut merupakan yang paling berkompeten dalam penerbitan izin AMDALnya.

"Nanti BPPLH kita panggil juga terkait amdalnya,"ujarnya. Selain Hotel Horison,Komisi III pun akan memanggil pihak Mall Bumi Kedaton terkait dengan pelanggran serupa yang dilakukan. "Mall bumi kedaton juga akan dipanggil.terkait indikasi pelanggaran GSS,"pungkasnya.

  • Written by Arek Adhitiya
  • Hits: 35

Serap Aspirasi Masyarakat Melalului Rakor Bulanan

Serap Aspirasi Masyarakat Melalului Rakor Bulanan

Alpa/Wirda-lampungtoday.com

Lampung Barat : Pemkab Lampung Barat kembali menggelar rapat koordinasi bulanan yang digelat di Aula pemkab setempat Kamis, 30/10. Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Hi. Makmur Azhari mengatakan tujuan dari diadakannya rapat ini untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang sudah di laksanakan dari masng-masing satker dan badan sesuai dengan hasil rapat sebelumnya.

Makmur Azhari menyampaikan selain sebagai sarana evaluasi kegiatan masing-masing satuan kerja, rakor bulanan juga betujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan yang sudah dan belum dilaksanakan atau yang akan direncanakan kemudian. Selanjutnya, dari hasl rakor tersebut masing dinas dapat menerapkan dan merencanakan kegitan pembangunan selanjutnya.

Dalam rakor tersebut Wakil BUpati Lampung Barat Makmur Azhari juga mengngatkan tentang kebershan sesuai Surat Bupati No.660/113/III.03/2014 tentang pelaksanaan kebersihan lingkungan dilingkungan masing-masing secara rutin dan optimal. Dalam surat tersebut juga bupati menghimbau kepada seluruh SKPD agar melaksanakan Jum,at bersih serentak 1 Jam dari pukul 08.00 s.d. 09.00 WIB, dengan harapan kita dapat memperoleh piala adipura kembali yang rencananya akan di laksanakan penilain pada tanggal 4 November secara nasional”, ungkapnya.

Dalam rakor tersebut Sekretaris Daerah Lambar Nirlan SH, juga memberikan arahan kepada SKPD, untuk kedepannya dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, sehingga pada saat ada rapat seperti ini tingkat kehadiran dapat di tingkatkan.

“Tidak semua kita bisa hadir dalam rapat-rapat tetapi kita bisa melihat mana yang lebih penting tetapi kita ketahui rapat yang terpentig adalah Rakor Bulanan, PAD, Hearing, Sidang Paripurna DPRD, sehingga kepada satuan kerja bisa mendengarkan dan bisa menyampaikan kepada Staf dan juga masyarakat”, jelasnya.

  • Written by Arek Adhitiya
  • Hits: 25

DPRD Lambar Sampaikan Pemandangan Umum RAPBD 2015

DPRD Lambar Sampaikan Pemandangan Umum RAPBD 2015

Alpa/Wirdayuli – lampungtoday.com

Lampung barat : Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Lampung Barat memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015. Dalam Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Edi Novial S.Kom yang juga di hadiri oleh Bupati Lampung Barat Drs. Hi. Mukhlis Basri. MM., Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Hi. Makmur Azhari ., Sekretaris Daerah Hi. Nirlan SH, SKPD Lambar, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi menyampaikan beberapa hal  terkait RAPBD TA 2015 yang diajukan tersebut (29/11) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lambar .

Dalam pemandangan umumnya Fraksi Demokrat yang di ketuai oleh Imron Sumaryadi, memberikan pandangan terkait penyusunan RAPBD TA 2015 diharapkan terjaganya kesinambungan pembangunan secara Nasional, oleh karena itu keteraya paduan dan singkronisasi kebijakan program atau kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu lebih di tingkatkan  yaitu dengan cara meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi serta melakukan upaya pengentasan kemiskinan, mendukung pengelolaan SDA dan lingkungan hidup,meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas serta kualitas penyelenggaraan system jaminan social nasional di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Selanjutnya Fraksi Demokrat meminta penjelasan mengenai upaya optimalisasi yang didasari oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan Menteri Dalam  Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Mendagri No.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Mendagri no 13 tahun 2006 tentang  pedoman penglolaan keuangan daerah, maka RAPBD TA 2015 harus bertujuan sebagai wahana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pembangunan yang mendesak untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

Sementara itu dalam pandangan umumnya Fraksi PKB yang di ketuai oleh Yohansah Akmal, SH., memberikan pernyataan dalam penyusunan RAPBD kabupaten Lambar TA 2015 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi  kerja yaitu pendekatan penggaraan yang mengutamakan keluaran atau hasil darimprogram dan kegiatan yang akan atau yang telah di capai dengan menggunakan anggaran secara kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam RAPBD TA 2014 jumlah belanja daerah telah di tetapkan sebesar RP.606,05 Milyar lebih pada RAPBD TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 31,70% sehingga menjadi sebesar Rp.798,14 Milyar lebih yang berasal dari pendapatan daerah yang sah. Kemudian RAPBD TA 2015 adalah sebesar Rp.814.64 milyar lebih atau mengalami kenaikan sebesar 25,99% di bandingka tahun 2014. Belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.442,33 milyar lebih atau ( 54,30%) dan belanja langsung  Rp 372,31 milyar lebih (45,70%) dari total belanja.

Kemudian dalam Fraksi PKS  yang diketuai oleh Hi.Ulul Azmi Soltiansa, SH menyampaikan harapannya APBD 2015 dapat berfungsi sebagai intrumen untuk mengurangi angka pengguran, menciptakan lapangan kerja serta mensejahterakan masyrakat Lambar, untuk itu APBD 2015 penyusunannya di sesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemda  seusai dengan urusan kewenangan serta berpartisipasi engan melinatkan masyarakat memperhatikan keadilan dan kepatutan serta mendahulukan prioritas yang lebih penting serta tidak bertengtangan dengan ketentuan peraturan dan per UU yang lebih tinggi.

Dalam Fraksi PDI Perjuangan yang di ketuai oleh Parosil Mabsus, S.Pd., menyampaikan RAPBD TA 2015 dalam praksi PDIP  memberikan pandangan tetap berpegangan pada prinsif objektivitas dan rasionalitas serta perinsip-prinsip dan fungsi anggaran . RAPBD TA 2015 sangat penting dalam keberlangsungan dan berkelanjutan pembangunan Kabupaten Lambar.

Dalam Fraksi Keadilan Nasional yang di ketuai oleh Hi. Suhaili SE konsep pelaksanaan  pemerintah harus didahului dengan konsep penataan dan reformasi birokrasi, karena  pihak praksi merassa bahwa selama ini Lambar masih banyak dikeluhkan lambar dan belum berstandarnya pelayanan minimal yang di lakukan aparatur daerah sesuai SOP seperti Pelayanan kesehatan yang memerlukan perubahan kerangka berfikir bagi para birokrasi bahwasanya profesi aparatur daerah adalah sebagai pelayan masyrakat secara proposional dan bukan sebaliknya.

  • Written by Arek Adhitiya
  • Hits: 27

Proses Perpanjangan Izin Perusahaan Di Perketat

Proses Perpanjangan Izin Perusahaan Di Perketat

Arek Adhitiya – lampungtoday.com
Tulangbawang : Bupati Tulangbawang Ir Hanan A Rozak MS,perintahkan kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan,(BPMP) memperketat proses permohonan perpanjangan izin.  Pasalnya Bupati menilai BPMP terkadang mempermudah mengeluarkan perpanjangan Izin tampa melalui prosedural,

Permohonan pembuatan izin harus diperketat,apapun permohonan izin, baru atau perpanjangan  yang diajukan oleh pengusaha harus melalui mekanisme,itu untuk menghindari penipuan dari oknum pemohon,tegas Bupati Tulangbawang Ir Hanan A Rozak MS,saat menghadiri pelantikan ketua DPC Gapeksindo di gedung musyawarah dan mufakat Kamis (30/10).

Dikatakan Hanan,mestinya Satker  yang membidangi perizinan,harus selalu melakukan choss cheks lapangan jika ada pengajuan permohonan,baru dan Perpanjangan.

"Apapun bentuk izin  yang akan dikeluarkan baik itu SIUP,SITU,TDP,izin ganguan HO,harus disurvei dulu dong lokasi,pemilik dan kelengkapan berkasnya apakah benar lengkap atau tidak,apakah mengangu,dan merugikan,pihak lain jika dianggap tidak lengkap jangan dikeluarkan izinya,tapi jika lengkap dan benar harus segera di terbitkan"ucapnya.

Hanan menilai lemahnya pengawasan pihak perizinan (BPMP) terletak pada perpanjangan perizinan. "Satker survei lapangan ketika ada permohonan baru,tetapi jika ada permohonan perpanjangan izin,gampang sekali mendapatkanya,sehari clear,itu karena satker tidak lagi melakukan choss cheks,tampa di sadari itu merupakan pelanggaran,"tandasnya.

Hanan,menghimbau kepada semua pihak untuk tetap mentaati aturan dan prosedural dalam pembuatan,atau perpanjangan Izin.

"Saat ini pemerintah kabupaten Tulangbawang tetap berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,melalui sektor usaha tapi apapun bentuk usaha  yang dijalankan harus memiliki legalitas dari pemerintah,dalam bentuk izin,melalui mekanisme, semuanya tetap harus taat dan mengacu pada peraturan  yang berlaku,untuk menciptakan iklim  yang kondusif di kabupaten Tulangbawang  yang kita bangakan bersama ini"pungkasnya.

  • Written by Arek Adhitiya
  • Hits: 32

Subcategories

Kontak :

Jalan Lintas Timur Simpang Bawang Latak, Menggala Tulang Bawang - Lampung - Indonesia

Kritik & Saran Kirim Ke E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Today News
  • Politik
  • Budaya
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Hukum & Kriminal

Newsletter

Silahkan berlangganan Berita dengan memberikan alamat e-mail Anda.