25April2014

Choice You'r Language

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Advetorial MTQ Ke-42 Pemda Tulang Bawang 2014

 
 

Advetorial DPRD Kabupaten Mesuji 2014

 
 

Panwaslukab Mengaku Tidak Menerima Dana Hibah Dari Pemda

Panwaslukab  Mengaku Tidak Menerima Dana Hibah Dari Pemda

Aji – lampungtoday.com
Pesawaran : Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran mengaku belum terima dana hibah pemda sebesar Rp. 500 juta, berbanding terbalik dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaslukab) Pesawaran. Lantaran tidak jelas peruntukannya, dana yang dikucurkan Pemkab kepada pihak Panwaskab sebesar 250 juta tersebut pada ahirnya ditolak mentah-mentah oleh Panwaskab Pesawaran.

Menurut Ketua Panwaskab Pesawaran,Seftawandra, peristiwa penolakan bantuan dana hibah tersebut sebenarnya sudah lama terjadi, tepat sekitar bulan Januari-Februari 2014 lalu, selain penolakan dipicu ketidak jelasan kegunaannya, Bawaslu RI memang menganjurkan Panwaskab untuk tidak menerima bantuan berupa uang dari Pemda yang bersumber dari dana APBD itu.

“ Jadi memang itu sudah lama kita tolak, kita tolak karena gak jelas peruntukanya, selain itu juga kita memang tidak dianjurkan Bawaslu RI untuk menerima bantuan Pemda, selain berupa barang,” Kata Sefta.

Alhasil dana tersebut tidak dapat di fungsikan, dan pada prosesnya dana tersebut harus dikembalikan pada khas daerah,” ya harus dikembalikan, dan barang yang kita terima dari Peda itu berupa kendaraan dan perlengkapan, 1 unit mobil pick Up,dan beberapa alat kelengkapan berupa meja dan kursi, udah itu aja,” urainya.

Diketahui sebelumnya, meski Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menganggarkan dana hibah sekitar 500 juta, kabarnya telah pula di syahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR, KPU Kabupaten Pesawaran mengaku belum terima dana hibah itu sampai kini. Lantaran tak dapat berbuat banyak pihak KPU hanya pasrah dan berusaha sabar menunggu meski dana hibah yang diperuntukan untuk kebutuhan oprasional sosialisasi pelaksanaan pemilu tahun 2014 hingga saat ini belum
diketahui pasti kemana rimbanya.

KPU mengatakan, dana hibah setengah milyar itu tidak masuk dalam menyambut pelaksanaan Pilgub (Pemilihan Gubernur red) dan Pileg (Pemilu Legislatif), wajar saja demikian sebab sebagaimana diketahui, sosialisasi dan pelaksanan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah provinsi lampung dan pemilu legislative, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pesawaran telah rampung dilaksanakan.

  • Written by Arek Adhitiya
  • Hits: 10

Paripurna Raperda Tidak Korum Raperda Gagal Disahkan

Paripurna Raperda Tidak Korum Raperda Gagal Disahkan

Ferly – lampungtoday.com

Lampungtengah : Paripurna istimewa yang rencananya akan mengesahkan 21 Raperda gagal digelar, pasalnya banyak anggota DPRD Lampung Tengah yang tidak hadir dengan alasan masih mengurusi hasil penghitungan suara KPUD setempat kemarin. Akibatnya rapat tersebut batal digelar karena tidak korum sebab hanya dihadiri oleh 23 anggota dewan dari 50 dewan.

Sementara Bupati Lampung Tengah Ahmad Pairin usai sidang paripurna mengatakan, paripurna kali ini membahas 21 raperda. Namun, raperda ini ditunda karena tidak kuorum karena jumlah anggota kurang dari 2/3.

“hari ini 21  Raperda batal disahkan, karena anggota dewan kurang dari 2/3 kita tunda dulu membahas 21 perda kabupaten kita,” bebernya, Kamis (24/4). Menurut Pairin, Kemungkinan mereka (anggota DPRD) banyak yang masih tugas di luar.

“Ini kan baru habis pemilu sehingga masih banyak pemberkasan yang harus diselesaikan sampai tingkat pusat.  Sehingga wajar kalau tidak hadir semua dalam paripurna ini,” tegasnya.   

Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, Zugiri, mengatakan ketidak hadiran anggota dewan ini bukan disebabkan gagalnya anggota dewan dalam pemilu 2014 ini, melainkan masih banyak tugas partai yang harus diselesaikan. Ia menambahkan dari 21 raperda yang akan disahkan dua raperda akan di coret. Sebab,  isi raperda hampir sama seperti raperda Hutan Produksi dan pengelolaan kolaporatif pada lindung dan hutan produktif ini dikarenakan isi raperda tidak jelas sehingga kita coret.

  • Written by Arek Adhitiya
  • Hits: 11

Pemkab Lampura Tidak Transparan

Pemkab Lampura Tidak Transparan

Agus Hardono – lampungtody.com

Lampung Utara : Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Lampung, Juniardi, sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) yang terkesan tidak cukup terbuka kepada publik atas data pejabat yang dimutasi pada Selasa (22/4) lalu.

Menurutnya, setiap orang menyandang jabatan "Pejabat negara" maka dengan sendirinya informasi terkait dengan diri sang pejabat dimaksud merupakan informasi publik yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Terlebih jika hal itu berhubungan atau berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta jabatannya. " Kenapa mesti ditutupi. Kalau toh prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku," ucapnya, melalui Blackberry Messenger-nya, Rabu (23/4).

" Seharusnya badan publik menyampaikan kepada masyarakat mengenai restrukturisasi pejabat atau tadi yang anda sebut sebagai rolling. Jangan terkesan menutupi data itu (mutasi)," katanya lagi. Disinggung mengenai Undang - Undang dan pasal berapa yang diduga telah dilanggar Pemkab Lampura terkait persoalan dimaksud, Juniardi menerangkan bahwa dalam perkara ini, Pemkab diduga telah melanggar UU KIP mulai dari Pasal 9 hingga 11. Sementara menurut Pasal 52 yang mengatur tentang sanksi, setiap pelanggaran dalam UU KIP dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

"(Silahkan lihat) Uu no. 14 th 2008, pasal kewajiban badan publik (dari pasal) 9, 10, 11. Sanksi pidana (mulai dari) pasal 52 sampe 57," imbuhnya. Ketua Umum Komunitas Wartawan Lampung Utara, Mirza, juga sangat menyesalkan atas apa yang terjadi pada saat awak media meminta daftar rolling eselon III dan IV yang terkesan disembunyikan dan terlalu berlebihan. " Minta data rolling saja terkesan disembunyian apa lagi meminta data yang lain. Artinya, itu sama saja mengangkangi UU KIP dan itu sangat disayangkan," sesalnya.

Ia meminta, agar Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara, dapat memerintahkan setiap jajaran satuan kerjannya (Satker) dalam hal keterbukaan informasi publik terkait dalam program kerja setiap Satker masing-masing. " Ini sesuai UU No 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik," pintanya.

Selain itu, Bupati Lampura sendiri dalam setiap kesempatan selalu mengutarakan bahwa insan pers adalah mitra Pemerintah. " Artinya Bupati Agung mengerti tugas pokok dan fungsi jurnalis," katanya.

  • Written by Arek Adhitiya
  • Hits: 10

Kasus Junaidi Berlanjut, Seluruh Kepsek Di Panggil

Kasus Junaidi Berlanjut, Seluruh Kepsek Di Panggil

Erwin - lampungtoday.com
Mesuji: Kamis Pagi (24/4/2014) pukul 10: 15 wib. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Mesuji, Syamsudin, S. Sos, akhirnya memanggil seluruh kepala sekolah se-kabupaten Mesuji, halitu dilakukan terkait klarifikasi berkas, dan kebenaran dokumen Honorer yang masuk dalam jalur katagori dua (K-2), pemanggilan itu dilakukan sebab banyaknya terjadi kesimpangsiuran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPND) dilingkup kabupaten Mesuji pasca penerimaan CPND Februari  2014 lalu.

Pemanggilan seluruh kepala sekolah yang dilakukan oleh kepala dinas pendidikan Mesuji, menindklanjuti persoalan banyaknya dugaan pemalsuan dokumen, Kadisdikbud Mesuji, Syamsudin, S. Sos, mengatakan, jika pihaknya akan mengevaluasi semua berkas dari kepala sekolah berkaitan dengan guru yang mengikuti test CPNSD di daerah itu.

Syamsudin, S. Sos, mengatakan, dipanggilnya seluruh kepala sekolah tersebut guna menyamakan persepsi dan memberikan pengertian terhadap tindak-tanduk berkas yang benar, selain itu kepala sekolah juga diminta membuat surat pernyataan kebenaran terkait guru honor yang lulus berkas, dan berkas tersebut dapat dipertanggungjawabkan, setelah penandatanganan peryataan kebenaran dokumen berkas guru honor yang lulus dari verifikasi data.

"Kepala sekolah yang merasa gurunya ikut test CPND harus memberikan pernyataan secara terbuka dan bisa dipertanggung jawabkan, jika sudah menandatangani pernyataan diatas materai, maka jika kemudian hari ditemukan kembali berkas dipalsukan, semua itu tidak bisa ditolerir lagi, sudah hukum yang bicara, saya sebagai kepala dinas, tidak mau bawahan saya bermain-main, jika lulus CPNS sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, itulah harapan saya, jika tidak saya sebagai kepala dinas tidak akan memberikan celah terhadap oknum tersebut, "tegas Syamsudin, kepala dinas pendidikan Mesuji itu.

  • Written by Arek Adhitiya
  • Hits: 9

Dana Hibah KPU Tak Jelas Rimbanya

Dana Hibah KPU Tak Jelas Rimbanya

Aji – lampungtoday.com
Pesawaran : Meski Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menganggarkan dana hibah sekitar 500 juta yang sebelumnya telah disahkan oleh DPRD setempat, namun Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran mengaku belum pernah terima dana hibah tersebut hingga saat ini.

Pihak KPU hanya berusaha sabar menunggu meski dana hibah yang diperuntukan untuk kebutuhan oprasional sosialisasi pelaksanaan pemilu tahun 2014 hingga saat ini belum diketahui pasti kemana rimbanya.

“Untuk pelaksanaan pemilu tahun 2014 anggarannya sekitar setengah milyar, belum ada, kita belum terima, agaran itu tidak masuk dalam Pilgub (Pemilihan Gubernur red) dan Pileg (Pemilu Legislatif),” Kata Kasubag Teknis dan Hubmas KPU, Dariyo.

Wajar saja kalau dana hibah tersebut tidak masuk dalam anggaran dana hibah menyambut pelaksanaan Pilgub dan Pileg, sebab sebagaimana diketahui, sosialisasi dan pelaksanan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah provinsi lampung dan pemilu legislative, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pesawaran telah rampung dilaksanakan.

Lebih rinci dituturkan Dariyo, sebenarnya dana setengah milyar tersebut akan digunakan pihaknya untuk memenuhi biaya operasional KPU dalam melakukan sosialisasi ke Desa-Desa, sebagaimana dana tersebut termasuk dalam biaya perawatan kendaraan KPU yang rencananya juga diperoleh dari pemerintah Kabupaten Pesawaran.

“Selain dana bantuan untuk operasional, pemkab juga memberikan kendaraan roda empat sebanyak 2  unit dan kendaraan roda dua 1 unit,dan untuk biaya operasionalnya kan kita mengandalkan anggaran bantuan tersebut. Baik untuk bahan bakar kendaraan maupun untuk biaya ganti oli nya,” Katanya.

  • Written by Arek Adhitiya
  • Hits: 22

Subcategories

Kontak :

Jalan Lintas Timur Simpang Bawang Latak, Menggala Tulang Bawang - Lampung - Indonesia

Kritik & Saran Kirim Ke E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Today News
  • Politik
  • Budaya
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Hukum & Kriminal
  • Advetorial

Newsletter

Silahkan berlangganan Berita dengan memberikan alamat e-mail Anda.